Analisis : “Kemenangan Demokrat = Faktor SBY”

pemilu-papua1Kemenangan Demokrat = Faktor SBY
Senin, 13 April 2009 | 15:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Demokrat (PD) diperkirakan akan memenangi pemilihan umum legislatif dengan perolehan suara sekitar 20,5 persen. Dengan perolehan suara tersebut, PD berhasil melewati dua partai besar yang mendominasi sejumlah pemilu sebelumnya: Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perolehan suara PD pada pemilu ini juga amat fenomenal karena naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah suara yang didapat pada Pemilu 2004.

Bagaimana menjelaskan kemenangan PD ini dari sisi ekonomi politik di tengah krisis ekonomi yang saat ini sedang menghajar dunia? Hal yang paling mendasar untuk menjelaskan fenomena ini adalah faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY sebagai faktor merujuk pada SBY sebagai presiden dan pengambil kebijakan. Kenapa menjelaskan kemenangan PD mendasarkan diri pada SBY? Ini pertanyaan menantang. Sebagai sebuah partai, PD jelas masih bayi, dan masih terlihat gagap melakukan aktivitas politiknya. Anggota legislatif PD secara umum memiliki pengalaman yang belum cukup dibanding mereka yang berasal dari Golkar ataupun PDIP. Karena itu, menjelaskan kemenangan PD pasti tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan figur sentralnya: SBY.

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan penulis atas data LSI cukup terlihat bahwa SBY adalah faktor atas kemenangan PD. Dengan menggunakan teknik korelasi cukup terlihat pilihan kepada Demokrat berkorelasi dengan pilihan mereka kepada SBY. Mereka yang memilih SBY akan memilih PD. Ditelisik lebih jauh lagi, pilihan pemilih kepada SBY terkait dengan kinerja SBY sebagai presiden. Korelasi pemilih yang memilih SBY dengan kinerja SBY sebagai presiden dan pengelolaan ekonomi yang diadopsi SBY sangat kuat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka untuk menilai pilihan rakyat dapat dipakai dua indikator untuk menjelaskan kemenangan PD: tingkat kepuasan pemilih atas kinerja SBY dan tingkat kepuasan pemilih atas kinerja ekonomi pemerintahan SBY. Hasil survei LSI sepanjang 2004 hingga Desember 2008 menunjukkan adanya fluktuasi hingga Juni 2008. Namun, memasuki bulan-bulan berikutnya, kecenderungannya meningkat dan mencapai sekitar 69 persen, menembus tingkat psikologis 50 persen. Dari data ini dapat disimpulkan tingkat kepuasan atas kinerja SBY meningkat seiring dengan program-program sosial, politik, dan ekonomi yang dijalankannya. Intinya pemilih puas terhadap program yang dijalankan SBY.

Tingkat kepuasan ekonomi atas pemerintahan SBY angkanya memang tidak terlalu menggembirakan dan berada di bawah 50 persen. Namun, kesenjangan antara pemilih yang mengatakan keadaan ekonomi lebih buruk dan lebih baik selama enam bulan terakhir cenderung berkurang. Itu berarti pemilih mengapresiasi langkah-langkah ekonomi yang diadopsi oleh SBY, terutama untuk mengatasi krisis ekonomi. Program-program bantuan, seperti bantuan langsung tunai, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, penurunan harga bahan bakar minyak, dan Bantuan Operasional Sekolah, bagi sebagian besar rakyat mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari pemilih. Stimulus ekonomi sekitar Rp 71 triliun juga mendapatkan apresiasi yang baik dari kalangan pelaku ekonomi besar. Besarnya alokasi pengurangan pajak juga amat membantu mereka. Jadi, secara umum, program ekonomi yang diadopsi oleh SBY mendapatkan apresiasi yang baik dari semua lapisan ekonomi yang ada.

Berdasarkan dua indikator di atas dapat dikatakan bahwa pemilih Indonesia sudah mengatakan apa yang mereka inginkan dalam pengelolaan ekonomi: lanjutkan. Dalam setiap pemilu di mana pun di dunia, dua tema yang selalu bertarung adalah perubahan dan kelanjutan. Presiden Barack Obama di Amerika Serikat berhasil mengalahkan John McCain dari Republik karena pemilih Amerika menghendaki adanya perubahan dalam pengelolaan ekonomi. Presiden George W. Bush dianggap oleh pemilih Amerika telah membangkrutkan ekonomi melalui ambisi perang yang menyedot dana, dan lemahnya pengawasan atas institusi keuangan di Wall Street yang membuat Negeri Abang Sam masuk dalam krisis ekonomi serius.

Sedangkan pemilih di Indonesia memilih keberlanjutan program ekonomi yang diadopsi SBY. Cukup terlihat bahwa pada tingkat mikro, ketika SBY berupaya keras menanggulangi krisis ekonomi agar tidak terlalu membuat rakyat menderita, dan pada tingkat makro menjaga agar kegiatan produksi di sini tetap berjalan. Strategi ini diadopsi untuk mencegah terjadinya proses spiraling, yaitu proses ekonomi yang semakin memburuk karena konsumsi domestik berkurang yang menyebabkan kegiatan ekonomi secara menyeluruh semakin mengecil. SBY sadar betul, jika proses ini terjadi, ekonomi berada dalam keadaan bahaya.

Jika ditilik lebih jauh akan dapat dilihat bahwa program ekonomi SBY mentargetkan dua tujuan sekaligus: menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menjaga agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Program BLT dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka mampu meneruskan hidup mereka dan sekaligus menjaga permintaan jika dilihat dari sisi ekonomi makro. Mempertahankan sisi permintaan dapat dilakukan dengan mempertahankan tingkat konsumsi domestik. Harus diakui, selama satu dasawarsa terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan karena tingginya tingkat konsumsi domestik.

Pada sisi lainnya pemerintah SBY berupaya keras menjaga daya beli masyarakat dengan mengupayakan angka inflasi yang rendah. Berdasarkan data inflasi bulanan Bank Indonesia, selama setahun terakhir angka inflasi fluktuatif. Pada awal 2008 hingga pertengahan tahun, angka inflasi bergerak di sekitar 10-11 persen. Namun, sejak Oktober 2008, angkanya cenderung menurun dan mulai berada di bawah 10 persen. Penurunan angka inflasi terjadi berturut-turut terjadi sejak November 2008 hingga Maret 2009. Bahkan, pada Maret 2009, inflasi berada pada 7,9 persen. Maka dapat dikatakan upaya pemerintahan SBY menjaga daya beli masyarakat dapat dikatakan cukup berhasil. Walaupun inflasi merupakan indikator ekonomi makro, inflasi akan amat mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi angka inflasi, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar barang atau jasa yang dibutuhkannya. Maka menjaga inflasi sama artinya dengan mempertahankan daya beli masyarakat secara umum.

Lantas bagaimana masyarakat menilai masalah utama dalam ekonomi, seperti pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran serta pembukaan lapangan pekerjaan? Harus diakui penilaian masyarakat atas ketiga program tersebut belum terlalu baik. Namun, pada sisi lainnya, masyarakat mengetahui bahwa ketiga soal tersebut tidak dapat dipecahkan dengan segera, tapi memerlukan waktu yang lama. Hingga saat ini masyarakat menilai SBY sudah berada di jalur yang benar, dan masyarakat sudah menentukan pilihannya: memberikan kesempatan bagi PD (artinya juga SBY) untuk meneruskan program-program ekonominya ke arah yang lebih baik.

(Penulis : Wahyu Prasetyawan, Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia dan doktor ekonomi-politik dari Universitas Kyoto, Jepang)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: