Wacana : Risiko Demokrasi Pilbup, Hikmah Bagi Warga 21

Wacana : Risiko Demokrasi Pilbup, Hikmah Bagi Warga 21

(Tulisan ini penting diturunkan untuk tetap menjaga kebersamaan Warga 21 akibat dampak buruk yang mungkin timbul dari persepsi berbeda terhadap hajat-hajat demokrasi yang melibatkan Warga 21). 🙂

PEMUNGUTAN suara Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Bandung Barat di Warga 21 telah berlalu. Mereka yang merasa memiliki hak pilih, pergi dan memberikan suara ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagian lain, kendati meyakini punya hak pilih, tidak bermaksud memanfaatkannya. Mereka tidak pergi ke TPS;  atau walau masuk bilik suara TPS, secara sadar dan sengaja, tidak mencoblos salah satu di antara foto pasangan yang ada di lembar kertas suara.

Ada juga di antara mereka, yang (secara sadar serta sengaja) mencoblos lebih dari satu foto pasangan calon. Akibatnya, kertas suara tidak akan dihitung panitia pemungutan suara dengan disaksikan masyarakat. (Periksa grafik hasil penghitungan suara berikut / klik) : pilbup1xls-ok1  ;)

Berkaitan dengan hal itu, banyak pihak yang menilai besarnya biaya pemilihan ini. Mendorong prioritas pencapaian tingginya partisipasi pemilih (voter turnout).

Mereka berupaya keras memotivasi warga masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi ini. Mereka beranggapan, sukses atau gagalnya pilbup, seperti juga pesta-pesta demokrasi lain di negeri ini, ditentukan terutama oleh tinggi atau rendahnya partisipasi politik warga negara (pemilih) di dalamnya.

Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih, dianggap Pemilu tersebut cenderung tidak berhasil. Sebaliknya, semakin tinggi voter turnout-nya, dinilai semakin sukses pula pesta demokrasi tersebut.

Cara pandang demikian, tentu tidak tepat. Hemat saya, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat partisipasi publik dengan kualitas pemilu Pilbup Bandung Barat 2008 di Warga 21  ini.

Sebab, sukses atau gagalnya sebuah pemilu, termasuk di Warga 21 ini, ditentukan terutama oleh kualitas proses demokrasi dalam setiap tahapannya, baik yang diperankan oleh pemerintah, penyelenggara (KPU), pengawas (Panwas), pemantau, kandidat, tim sukses dan perilaku konstituen di lapangan, maupun netralitas warga Polri, TNI, dan PNS.

Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah ketepatan mayoritas pemilih menggunakan suaranya, yaitu (terpilihnya) pasangan Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat 2008 – 2013  yang benar-benar amanah, sekaligus betul-betul mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, serta berputarnya roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dalam ritme clean, good and accountable governance (tata kepemerintahan yang bersih, baik dan diterima / didukung serta dicintai rakyat/akuntabel).

Hak Warga Negara

Itulah risiko demokrasi, yang diakses peraturan hukum dan sistem politik kita. Setiap orang yang punya hak pilih di negeri ini, boleh memilih boleh juga tidak memilih (golput). Dalam konteks demokrasi, memilih atau tidak memilih adalah hak warga negara. Tidak memilih sendiri adalah bentuk pilihannya.

Sayangnya, diskursus publik terlanjur mengindikasikan golput seolah sebagai sebuah dosa politik, sehingga diposisikan bertentangan dengan jiwa dan semangat demokrasi. Prediksi golput semacam itulah, yang dikuatirkan akan eksis pada setiap event pesta demokrasi  di negeri kita ini. Dan dikuatirkan, khususnya untuk Warga 21 ini sebagai stigma kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemungutan suara.

Fenomena politik ”salah kaprah” tersebut telanjur membudaya dan melembaga ke sistem pasar politik kita. Padahal, cara pandang dikotomik semacam itu tidak tepat, karena tidak dapat melihat fenomena memilih dan tidak memilih, tanpa mempertimbangkan perilaku pemilih (voter behavior) pada umumnya. 

Similar dengan diktum ini muncullah adagium politik, bahwa “Pasar Politik Sulit Diterka”. (Karim Suryadi ; SMS ; 2008). Dan terbukti adanya .

Secara teoritis diketahui dua alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang bersedia memanfaatkan hak pilihnya, sementara seseorang atau sejumlah orang yang lain tidak mau memilih. Teori sosiologis menjelaskan, seseorang tidak menggunakan hak suaranya karena latar belakang sosiologis tertentu ; seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras, dan adanya kesibukan lain yang mengikat. (Novel Ali ; 2008).

Teori psikologis menyatakan, keputusan seseorang tidak ikut memilih ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Sementara itu teori ekonomi politik menegaskan, keputusan seseorang untuk memilih atau tidak memilih dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan bahwa pemilihan dapat membawa perubahan lebih baik. Disamping itu juga alasan pemimpin baru (terpilih) akan mampu atau sebaliknya, tetap saja tidak mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemilih yang tidak percaya pemilihan dapat menjamin keadaan lebih baik, cenderung tidak akan menggunakan hak pilihnya.

Risiko demokrasi membuahkan pemikiran, apa dan bagaimana pun luhurnya niat baik untuk memotivasi rakyat menggunakan hak pilih, perlu tetap diyakini siapa pun tidak dapat melarang seseorang yang berniat tidak menggunakan hak suaranya. Apalagi jika sikap tidak akan memilih itu dilandasi dengan keyakinan pribadi, yaitu lantaran tidak satu pun pasangan calon yang dinilai akan mampu memenuhi harapan pribadi (Tidak Membeli kucing dalam karung, seperti menurut sikap Andi 05, misalnya).

Di tengah kontroversi hak rakyat tersebut (memilih dan tidak memilih), masing-masing Warga 21 harus mampu mengendalikan diri.  Sehingga seperti kepada relawan kita tersebut, tetap dedikasinya tidak merasa disia-siakan.

Kedewasaan Politik Warga 21

Semua seharusnya ikut menjamin pemberian kepastian apresiasi sepenuhnya atas fatsun demokrasi. Salah satu fatsun demokrasi adalah memberi perincian proses pemilu, sedikitnya dalam tiga dimensi  ( Novel Ali ;  2008 )  :

Pertama, perlunya registrasi pemilih. Untuk dapat memilih, calon pemilih harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih. Dalam konteks itu diperlukan kemudahan pendaftaran pemilih, terutama guna mencegah berkurangnya minat seseorang menggunakan hak pilih. Makin sulit sistem pendaftaran pemilih, akan semakin kuat kecenderungan seseorang untuk tidak terlibat dalam pemilihan.

Kedua, sistem kepartaian. Sejumlah penelitian menunjukkan, sistem dua partai relatif dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Negara yang menganut sistem multipartai umumnya ditandai oleh partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Itu terutama disebabkan oleh karena pemilih memakai akses untuk memilih lebih dari dua pilihan. Penelitian lain membuktikan, sistem proporsional lebih menjamin partisipasi pemilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem distrik. Keterwakilan proporsional pada umumnya dipercaya dapat meningkatkan kehadiran pemilih, karena semua partai dapat meningkatkan keterwakilan mereka.

Ketiga, sifat pemilihan. Pertanyaan yang muncul dalam pembahasan sifat pemilih adalah, apakah pemilihan itu merupakan hak atau kewajiban negara?. Sebab, dikenal adanya sejumlah negara yang menganut paham pemilihan umum (khususnya hak memilih) sebagai hak warga negara, sehingga warga negara dapat memilih atau tidak memilih.

Namun, ada juga negara yang memandang pemilihan umum sebagai kewajiban warga negara. Di antaranya Australia. Di negara benua itu diberlakukan hukum denda bagi pemilih yang tidak ikut memilih, sebagaimana juga berlaku di Swiss, Austria, Ciprus, Argentina, dan Peru.

Bahkan di Belgia dan Mexico, pemilih yang tidak ikut pemilihan tanpa alasan yang jelas bisa dipastikan akan mengalami kesulitan mendapat pekerjaan di kantor pemerintah. Semua negara yang mewajibkan warga negara ikut memilih, dikenal mempunyai tingkat voter turnout tinggi.

Akhirnya Warga 21 ; semua pihak harus menyadari adanya banyak risiko demokrasi. Risiko politik itu dapat merambah ke berbagai domain sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain.

Jika pemerintah, partai politik pengusung kandidat, tim sukses, massa pendukung masing-masing, KPU, Panwas, Polri, TNI, PNS, Pers, dan masyarakat luas tidak mampu mengaktualisasikan kedewasaan politik dalam menyikapi secara bijak risiko demokrasi tersebut, bukan mustahil kegagalan demi kegagalan akan terjadi sebelum, pada hari H, dan pada pasca-pemilihan. Wallohu ‘alam *** (Oleh Ka. RW 21 ; dari berbagai sumber) —

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: