Misteri Kebijakan Kompensasi

WAJAH politik Indonesia ternoda oleh compang-campingnya perekonomian nasional. Semangat nasionalisme yang diembus-embuskan lewat peringatan “Satu Abad Kebangkitan Nasional” lumpuh menghadapi “kebangkitan” harga yang menjadi-jadi. Demokratisasi baru sebatas melahirkan banyak politisi, namun gagal menumbuhkan harapan, ketenangan, dan penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Terbukanya ruang partisipasi politik belum diikuti peningkatan kompetensi kewargaan sehingga pilihan kebijakan yang diambil tidak merupakan obat mujarab bagi penyakit yang diidap bangsa.

Ironisnya, tokoh yang “merasa” layak memimpin tidak dibesarkan lewat kerja-kerja sosial di tengah masyarakat. Banyak kandidat muncul tiba-tiba, mengetuk pintu berbekal pamflet, lalu membonceng jargon perubahan yang meluncur jatuh dari langit.

Publik pun mulai bertanya efikasi gerakan reformasi sebagai pilihan jalan menuju kemakmuran rakyat. Tak heran bila usulan kepala daerah tidak dipilih langsung pun kerap mengemuka. Pemilihan kepala daerah yang menyedot biaya amat mahal dituding telah menguras dana masyarakat yang dinilai akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak.

Demokrasi sebagai sebuah ide belum tergambar dalam praksis politik di tanah air. Kehidupan yang paradoks kerap menggoda masyarakat untuk memutar balik jarum jam demokrasi ke arah cara-cara yang diperagakan Orde Baru.

Pemerintah tampak panik menghadapi meroketnya harga minyak dan pangan dunia. Menaikkan harga minyak hingga 30% disebut-sebut sebagai opsi pahit yang sulit dihindari. Untuk mengurangi beban rakyat miskin, pemerintah kembali akan menggulirkan bantuan tunai langsung yang dulu dikritik habis-habisan.

Politik kompensasi

Kenaikan harga bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya pun telah berkali-kali menaikkan harga BBM. Selain menyangkut besaran harganya, pertanyaan mendasar menyangkut kompensasinya sehingga kenaikan itu dirasakan sebagai pilihan yang rasional.

Kompensasi dimaksud tidak sebatas materi (berupa bantuan beras untuk rakyat miskin, dana pendidikan, atau beragam bantuan dalam skema Jaring Pengaman Sosial), tetapi lebih mengacu kepada sejumlah kapabilitas yang harus dijalankan pemerintah. Kebijakan menaikkan harga BBM harus memberi daya ungkit bagi peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan menegaskan eksistensi pemerintah. Kehadiran pemerintah bukan lagi sebatas simbolik, tetapi nyata dalam hal pengelolaan sumber daya nasional, distribusi barang dan jasa yang menjamin kesejahteraan sosial, maupun dalam penegakan berbagai peraturan yang mendatangkan kebaikan bersama (bonum commune).

Kecenderungan harga minyak dan pangan dunia telah membuat banyak negara panik. Kepanikan muncul karena keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan kehilangan kekuatan untuk mempersuasi warga agar menerima (paling tidak, memahami) kebijakan yang diambil pemerintah.

Untuk menghadapi ketidakpuasan warga terhadap sistem politik, strategi umum yang diambil pemimpin politik biasanya berupa buy off (menyuap) warga dengan membuka katup kebebasan sebesar-besarnya. Banyak pemerintah mengambil jalan membuka keran partisipasi politik dan memobilisasi rakyat ketimbang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan pelayanan jasa primer.

Kebebasan menyalurkan pendapat hingga tiada hari tanpa unjuk rasa sampai pemilihan kepala daerah langsung hingga tiada hari tanpa berita pilkada adalah bentuk lain penyuapan yang mengompensasi kesumpekan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekspresi sikap politik menjadi kanalisasi tekanan ekonomi. Atau jangan-jangan, pilihan jalan menuju puncak kekuasaan yang berliku adalah jalan pendekat mewujudkan ambisi pribadi dan perbaikan ekonomi keluarga.

Impitan ekonomi yang datang bertubi-tubi membuat masyarakat menilai kehidupan politik dari realitas yang mereka rasa. Oleh karena itu, calon pemimpin yang menjanjikan perbaikan ekonomi secara spesifik akan diapresiasi pemilih.

Namun, tidak boleh dilupakan bahwa membangkitkan harapan masyarakat dengan janji-janji adalah tindakan menggali kuburan sendiri. Beban ekonomi membuat rakyat sulit bersabar, sebab akal sehat dan kelaparan sulit bertemu.

Membuka katup partisipasi politik mungkin akan memuaskan banyak orang dalam jangka pendek. Namun, ia akan segera berubah menjadi tuntutan yang lebih sulit untuk dipenuhi. Bila pemerintah terlambat mengompensasi kebijakan menaikkan harga dengan insentif yang memuaskan warga akan menyegerakan tibanya keputusasaan kolektif.

Tindakan nyata pemerintah dalam mengurangi penderitaan kolektif warga, amat mendesak. Tindakan nyata, seperti mengurangi frekuensi studi banding, mengembalikan tempat rapat dinas dari hotel ke kantor, atau menurunkan pagu kendaraan dan fasilitas jabatan ke level yang lebih rendah akan lebih bermakna ketimbang terus beretorika tentang pentingnya kesabaran dan pengertian rakyat. Meski tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa, tindakan nyata tadi akan mengurangi beban anggaran.

Sekali lagi, tindakan nyata pemerintah mengurangi beban anggaran amat diperlukan sebab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda hanya karena pemerintah sedang menanti investasi, atau karena keharusan menyetarakan harga-harga di dalam negeri dengan harga jual produk sejenis di luar negeri. Kondisi dan kemampuan masyarakat yang sesungguhnya harus menjadi pertimbangan utama.

Mempertimbangkan kondisi rakyat secara jujur dan menyeluruh akan membantu pemerintah membedakan alternatif yang mendatangkan kemaslahatan dari tindakan pengobatan yang mempercepat kematian. Lebih dari itu, kompensasi yang diberikan pemerintah tidak boleh melemahkan mentalitas, memupuk ketergantungan, dan hanya memberikan kesenangan sekejap, namun menyisakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan.*** (Penulis ; Karim Suryadi, Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pascasarjana UPI ; Penasehat Ketua Rukun Warga 21. Publikasi hari ini di Pikiran Rakyat. Edit dan muat di blog RW 21 atas ijin penulis)

2 Balasan ke Misteri Kebijakan Kompensasi

  1. rw021 mengatakan:

    Ass. wr. wb.,

    Pengelola Blog RW 21 menerima tulisan Bapak / Ibu / Sdr. untuk dimuat dalam Ketegori Opini. Materi tulisan merupakan topik hangat secara mantik dan mangkus.

    Naskah dapat dikirim melalui email ke : tpathoni@yahoo.com

    Tks.

    Wassalam,
    Tp,-

  2. jae mengatakan:

    Setuju sekali dengan apa yang saudara Karim Suryadi tulis
    Apa pun yang pemerintah lakukan semua mengandung konsekuaensi untuk rakyat. meminimalisasi risiko tergantung kepada setiap individu dan pemerintah.
    obat yang ampuh seperti apa yang dikatakan imam Ali

    Apabila apa yang kau inginkan tidak terjadi maka cintailah apa yang terjadi.
    sikap kita,
    buatlah manisan dari limau yang masam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: